Greget Audit Parpol

Perputaran uang yang terjadi di langit Indonesia pada saat kampanye partai politik lalu masih menyisakan tugas bagi para auditor. Semenjak KPU mengumumkan pembukaan tender audit atas parpol, KAP-KAP yang memang terkonsentrasi di Jakarta berupaya untuk mendulang paket-paket tender yang ditawarkan KPU. Untuk audit level provinsi, KPUD diberikan mandat untuk melakukan pengadaan jasa sendiri. Namun disinilah pula problematika tender yang biasa terjadi terulang pula di saat pemilihan KAP. Tapi cerita tender biarlah itu menjadi bahasan tersendiri, walaupun saya tahu sedikit lika-likunya, tetap saja saya tidak berkompeten untuk membahasnya.

Permasalahan justru terletak pada ketentuan jangka waktu audit dan aturan audit yang ditetapkan oleh KPU. Inilah yang mendasari munculnya ide mengaudit cepat partai politik. Saya mencoba untuk melakukan observasi langsung di lapangan, dan ini terbantu sekali karena beberapa teman saya berkesempatan menjadi auditornya.

Dari peserta tender yang bertarung, yang menarik adalah banyaknya KAP lokal yang berdomisili di Jakarta memburu jatah-jatah proyek audit di daerah, khususnya Indonesia bagian timur (fulusnya lebih gede soale hehe..).Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa harus adanya tambahan biaya akomodasi dan juga perekrutan orang daerah. Namun untuk yang satu ini tentu tidak terlalu bermasalah, karena itung-itungannya masih tetep untung ko (intip-intip HPSnya teman niy) hehe.. Perhatian justru perlu dititikberatkan pada kualitas audit itu sendiri, terutama menyangkut senjata auditor dan juga keterbatasan waktu yang dimiliki auditor.

Saya mencoba menganalisanya dengan caranya auditor itu sendiri ketika memeriksa auditee. Pertama, adalah mereview desain prosedur audit itu sendiri. Bila dalam desain sistem auditnya sendiri sudah ditemukan  kelemahan, maka sudah dapat dipastikan tingkat kualitas hasil auditnyapun boleh anda ragukan kehandalannya. KPU bekerjasama dengan IAPI telah merumuskan suatu prosedur audit untuk Parpol/DPD. Kalau kita coba bongkar isi dari prosedur ini memang cukup sederhana, ini selaras dengan sirkulasi dana kampanye yang sebatas in-out dana saja. Fokus yang kritikal adalah mengenai batasan jumlah dana yang boleh disumbangkan oleh badan atau perorangan. Saya cukup tergelitik melihat perubahan-perubahan surat edaran yang dikeluarkan KPU menjelang batas pengumpulan laporan dana kampanye. Perubahan kebijakan batas minimum sumbangan yang dikeluarkan kemudian dibatalkan, kemudian dikembalikan ke semula, menunjukan kurang tenangnya KPU dalam mengeluarkan kebijakan. Tapi  wajar saja siy, ini adalah perhelatan besar, banyak kepentingan yang terusik sehingga distorsi-distorsi mudah sekali terjadi.

Auditor : “Anda maunya seperti apa..?”

Anekdot di atas sama sekali bukan menyindir secara negatif, namun profesi auditor sangat tergantung pada senjata/aturan mana yang akan dipakai. Karena dalam pembukaan keputusan KPU telah dijelaskan ini adalah audit khusus, maka aturan yang digunakan pun khusus pada apa yang dibuat KPU.

Saya mencoba mengetes salah seorang auditor mengenai surat edaran terbaru KPU mengenai batas sumbangan, ternyata auditor ini masih mempunyai persepsi yang berbeda. Kesulitan justru terletak pada siapa yang akan mengkoordinasi untuk meyakinkan bahwa seorang penyumbang tidak melebihi batas yang ditetapkan KPU, sedangkan tiap level antara pusat dan provinsi dalam satu partai bisa dikerjakan oleh dua KAP berbeda dan juga auditor yang berbeda. Hal ini sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah apabila auditor memiliki waktu yang cukup.. nah kalo cuma 30 hari ?? (itupun sudah tergerus oleh administrasi tender KPUD yang molor).

Fulus .. sekali lagi fulus

KAP adalah suatu entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, apabila suatu proyek audit tidak masuk dalam keuntungan yang rasional, maka tidak ada alasan untuk menolaknya, emangnya kerja bakti !.. hehe.. Disini saya berasumsi bahwa semua KAP yang lolos seleksi adalah secara legal dan memenuhi persyaratan, karena itu isu-isu mengenai KAP yang dipalsukan bukan masuk dalam area pembahasan ini. Coba anda pikirkan bagaimana kira-kira kondisi yang terjadi pada parpol-parpol yang tidak lolos pemilu tapi harus tetap diaudit ?? Bagi mereka yang lolos dan lanjut ke pilpres mungkin audit merupakan tahap penting untuk persyaratan selanjutnya. Tapi bagaimana dengan yang tidak lolos?? mereka toh tidak mempunyai insentif untuk mendukung audit dengan sewajarnya kan?tidak ada hal signifikan yang akan mereka tanggung (kecuali ada indikasi korupsi) bila tidak mengikuti audit secara lengkap. Auditor sekali lagi dihadapi masalah nonteknis semacam ini, dan ini mengakibatkan auditor harus sedikit “kreatif”, saya tidak perlu memperluas area ini lagi kan heheh..

Apapun itu bentuknya, auditor harus menjamin pekerjaannya selesai kalau mereka ingin mendapat bayaran dari KPU, ini yang bikin repot hehe..

The show must go on…

Begitulah konon kata orang-orang yang bekerja di profesi proyek-an. Tak ada proyek yang tak ada masalah, justru itulah ciri khas proyek, bagaimana kehandalan kita mengatasi masalah. Untuk kasus audit parpol ini, waktu masih berjalan dan masalah pun akan muncul bergantian. Kecepatan pengerjaan audit ini jelas akan berdampak pada kualitas audit itu sendiri, tapi mana ada siy yang pengen diaudit lama-lama?? Hehe.. So, gutlak deh boss….